Pelayanan Publik Aparatur Negara dalam Perspektif Etika

Pelayanan publik adalah usaha-usaha yang dilakukan aparatur negarra untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak terwujud karena pelayanan publik yang buruk oleh aparatur negara, seperti korupsi, pelayanan administrasi yang lamban, pelayanan barang yang tidak merata dan diskriminatif.

Keamanan masyarakat terancam, tidak ada solidaritas dalam masyarakat. pelayanan publik yang buruk ini bertentangan dengan moral. Etika pelayanan publik dibentuk untuk memperbaiki praktik pelayanan publik aparatur negara. Etika pelayanan publik berupa aturan normatif dan kode etik ternyata tidak mampu merubah praktik pelayanan publik aparatur negara. Penelitian berjudul Pelayanan Publik Aparatur Negara dalam Perspektif Etika Pelayanan Publik, Relevansinya Bagi Pelayanan Publik Etis, diarahkan untuk memaknai dan merefleksi secara kritis wacana etika pelayanan publik aparatur negara di Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan diri pada materi penelitian yang berkaitan dengan etika, pelayanan publik, aparatur negara, dan kesejahteraan umum. Penelitian dilakukan dengan jalan menggunakan studi pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan pengamatan sehari-hari. Analisis hasil yang digunakan adalah verstehen untuk memahami praktik pelayanan publik baik yang tertulis dalam buku dan jurnal maupun pengamatan langsung. Fakta-fakta yang tertulis di dalam buku dan jurnal diinterpretasi dan ditafsir dengan menggunakan metode hermeneutik, kemudian mencoba membangun suatu makna dan pengertian baru. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan publik yang buruk tidak hanya disebabkan oleh kehendak buruk individu, juga disebabkan oleh struktur dominasi dalam tatanan sosial pelayanan publik.

Etika pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kode etik yang berisikan aturan moral yang menuntun aparatur negara di dalam pelayanan publik, juga berkaitan dengan dimensi tujuan, dimensi aksi dan dimensi sarana pelayanan publik. Etika pelayanan publik aparatur negara bertujuan untuk membangun kehidupan yang baik bersama dan untuk orang lain dalam suatu institusi yang adil. Etika pelayanan publik yang membangun kehidupan yang baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil perlu dilakukan dengan membongkar struktur dominasi dalam praktik pelayanan publik. Pada tingkat mikro individu pembongkaran struktur dominasi dimulai dengan membangun habitus baru aparatur negara, pada tingkat messo organisasi pembongkaran struktur dominasi melalui perbaikan renumerasi, peadilan retrospektif, hubungan demokratis atasan dan bawahan, restrukturisasi organisasi pelayanan publik seperti reformasi birokrasi, otonomi daerah dan pemekaran wilayah.

Pada tingkat makro sistem politik dengan merubah struktur sosial lama yang usang dengan struktur sosial baru yang lebih baik, dari demokrasi lama ke demokrasi baru, melakukan rasionalisasi kekuasaan dan membangun demokrasi diskursif antara lain dalam bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower, citizen charter, model public choice, penguatan civil society dan prinsip subsidiaritas.

Ngorang Philipus, Drs.,M.Si., Prof. Dr. H.R.Soejadi,SH,