3 Juli 2022
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan
  • Login
Ruang Publik
Advertisement
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk
Kirim Publikasi
No Result
View All Result
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk
No Result
View All Result
Ruang Publik
No Result
View All Result
Home Isu Utama

Revisi UU KPK ini Lahir Apakah karena Tidak Konsistennya KPK sendiri?

Ruangpublik by Ruangpublik
September 18, 2019
in Isu Utama, Politik
0 0
0
Revisi UU KPK ini Lahir Apakah karena Tidak Konsistennya KPK sendiri?
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ruangpublik.com – Revisi Undang-Undang (UU) KPK yang baru telah disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin Selasa, 17 September 2019.

Sebelumnya revisi UU ini telah mendapatkan tentangan (KONTRA) dari publik dan para tokoh yang menganggap revisi ini akan membunuh lembaga anti korupsi itu sendiri. 

Berikut ini pandangan tokoh yang PRO Revisi UU KPK yang baru.

Fahri Hamzah yang mengungkapkan ada beberapa kontroversi yang dibuat oleh KPK sendiri dengan mengambil contoh kasus Komjen Budi Gunawan yang gagal menjabat sebagai Kapolri karena dipersangkakan oleh KPK. Tetapi tidak ada reaksi yang sama kontranya kepada Komjen Budi Gunawan ketika diangkat sebagai kepala BIN oleh Presiden Jokowi. 

“Tiba-tiba (Budi Gunawan) ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK,” ujar Fahri. Budi yang tidak terima saat itu melawan KPK lewat praperadilan. Ia menang dan lepas dari status tersangka.. Selengkapnya baca.. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/13334181/fahri-hamzah-inilah-puncaknya-pak-jokowi-merasa-kpk-adalah-gangguan?page=all

Jusuf Kalla (JK) setuju adanya Revisi UU KPK terutama tentang keberadaan Dewan Pengawas KPK dan Penyadapan.

“Dewan pengawas itu jangan terlalu dianggap akan merugikan KPK, karena bisa saja dewan pengawas akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat (bisa mengingatkan), hei kenapa telat,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (10/9). Selengkapnya baca.. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910160251-20-429156/jk-setuju-revisi-uu-kpk-atur-dewan-pengawas-dan-penyadapan 

JK juga dukung SP3 di Revisi UU KPK denna mencontohkan kasus RJ Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II yang kasusnya menggantung sejar 2015.

“Itulah guna ada SP3 kalau tidak bersalah. Ya contoh RJ Lino, lima tahun digantung. Mau dilepas tidak ada, mau yang begitu tidak cukup, akhirnya hartanya disita sampai sekarang,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (10/9).  Selengkapnya baca.. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910173422-12-429185/contohkan-kasus-rj-lino-jk-dukung-sp3-di-revisi-uu-kpk

Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menilai Revisi UU KPK ini bermuatan positif nutum penegakkan hukum. Selengkapnya.. https://www.kompas.tv/article/54659/mahfud-md-nilai-revisi-uu-kpk-bermuatan-hal-positif-untuk-penegakan-hukum

Banyak hal yang matig perlu publik cermati dan kawal prosesnya dari revisi UU ini agar tidak melenceng dari tujuan Mulianya. Jika memang ditemukan masalah pada UU ini, publik bisa menggunakan mekanisme peninjauan ulang bahkan pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi RI.

WA

Tags: featuredrevisi UU KPK
Previous Post

Matinya UMKM Indonesia Akibat Fintech yang Menjamur

Next Post

Ada Peluang Ekspor di Tengah Pandemi Covid-19

Ruangpublik

Ruangpublik

Next Post
Ada Peluang Ekspor di Tengah Pandemi Covid-19

Ada Peluang Ekspor di Tengah Pandemi Covid-19

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Hangat

  • Pro Kontra Vaksinasi COVID-19
  • Tragedi Sriwijaya Air SJ-182
  • Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo
catalogue.id catalogue.id
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Dr. Tifa Siap Dipecat Bahkan Ditodong Pistol, Menolak Vaksin selain Vaksin Merah Putih

Januari 17, 2021
Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo

Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo

Januari 5, 2021
Tanggapan Atas Dugaan Penyelewengan Proyek Jembatan Bambu Rp. 200 juta di Ponorogo

Tanggapan Atas Dugaan Penyelewengan Proyek Jembatan Bambu Rp. 200 juta di Ponorogo

Desember 22, 2020

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

1

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

0
Buruknya Pelayanan BPM-PTSP Palembang Sebagai Penyelenggara PTSP terbaik di Indonesia

Buruknya Pelayanan BPM-PTSP Palembang Sebagai Penyelenggara PTSP terbaik di Indonesia

0
Menteri Perhubungan Beri Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

Menteri Perhubungan Beri Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

0

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Pujon Kidul, Desa di Malang yang Kini Beruntung

Maret 7, 2021

Recent News

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Pujon Kidul, Desa di Malang yang Kini Beruntung

Maret 7, 2021
Ruang Publik | Media Publikasi & Interaksi Publik

Media publikasi & interaksi publik pertama di Indonesia. Ruangpublik netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Pemberitaan langsung melibatkan publik dan narasumber yang berkompeten.

Kontak Redaksi:
redaksi[at]ruangpublik.com

Follow Us

Kategori Publikasi

  • Aduan
  • Aparatur Negara
  • Bencana Alam
  • Desa & Perbatasan
  • Dugaan Korupsi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Inspiratif
  • Internasional
  • Isu Utama
  • Kebijakan
  • Kecelakaan Transportasi
  • Kelangkaan Barang
  • Kesehatan
  • Kesewenangan
  • Kesra
  • Keuangan & Pengelolaan Aset
  • Koperasi & UKM
  • Lingkungan
  • Opini
  • Ormas
  • Pajak & Perizinan
  • Pariwisata
  • Pelayanan Buruk
  • Pelayanan Umum
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Perhubungan
  • Perilaku Dagang
  • Pertanian
  • Politik
  • Potensi & Sumberdaya
  • Sosial Kemasyarakatan
  • Tanggapan
  • Topik Utama
  • Tragedi
  • Ulasan Produk

Terbaru

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan

© 2020 Ruangpublik - Powered by Konsultan Online.

No Result
View All Result
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk

© 2020 Ruangpublik - Powered by Konsultan Online.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Menu Title
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan