Ruangpublik.com – Revisi Undang-Undang (UU) KPK yang baru telah disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin Selasa, 17 September 2019.
Sebelumnya revisi UU ini telah mendapatkan tentangan (KONTRA) dari publik dan para tokoh yang menganggap revisi ini akan membunuh lembaga anti korupsi itu sendiri.
Berikut ini pandangan tokoh yang PRO Revisi UU KPK yang baru.
Fahri Hamzah yang mengungkapkan ada beberapa kontroversi yang dibuat oleh KPK sendiri dengan mengambil contoh kasus Komjen Budi Gunawan yang gagal menjabat sebagai Kapolri karena dipersangkakan oleh KPK. Tetapi tidak ada reaksi yang sama kontranya kepada Komjen Budi Gunawan ketika diangkat sebagai kepala BIN oleh Presiden Jokowi.
“Tiba-tiba (Budi Gunawan) ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK,” ujar Fahri. Budi yang tidak terima saat itu melawan KPK lewat praperadilan. Ia menang dan lepas dari status tersangka.. Selengkapnya baca.. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/13334181/fahri-hamzah-inilah-puncaknya-pak-jokowi-merasa-kpk-adalah-gangguan?page=all
Jusuf Kalla (JK) setuju adanya Revisi UU KPK terutama tentang keberadaan Dewan Pengawas KPK dan Penyadapan.
“Dewan pengawas itu jangan terlalu dianggap akan merugikan KPK, karena bisa saja dewan pengawas akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat (bisa mengingatkan), hei kenapa telat,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (10/9). Selengkapnya baca.. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910160251-20-429156/jk-setuju-revisi-uu-kpk-atur-dewan-pengawas-dan-penyadapan
JK juga dukung SP3 di Revisi UU KPK denna mencontohkan kasus RJ Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II yang kasusnya menggantung sejar 2015.
“Itulah guna ada SP3 kalau tidak bersalah. Ya contoh RJ Lino, lima tahun digantung. Mau dilepas tidak ada, mau yang begitu tidak cukup, akhirnya hartanya disita sampai sekarang,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (10/9). Selengkapnya baca.. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910173422-12-429185/contohkan-kasus-rj-lino-jk-dukung-sp3-di-revisi-uu-kpk
Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menilai Revisi UU KPK ini bermuatan positif nutum penegakkan hukum. Selengkapnya.. https://www.kompas.tv/article/54659/mahfud-md-nilai-revisi-uu-kpk-bermuatan-hal-positif-untuk-penegakan-hukum
Banyak hal yang matig perlu publik cermati dan kawal prosesnya dari revisi UU ini agar tidak melenceng dari tujuan Mulianya. Jika memang ditemukan masalah pada UU ini, publik bisa menggunakan mekanisme peninjauan ulang bahkan pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi RI.
WA
