Ruangpublik.com – Belakangan ini Publik dibuat bingung dengan banyaknya kebijakan dan pernyataan Pemerintah yang dianulir sendiri oleh Pemerintah. Ruangpublik sempat mencatat beberapa diantaranya.
#1 Perpanjangan PPKM Darurat
16 Juli 2021
Menko PMK: “Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/7/2021).
16 Juli 2021
Jubir Menko Maritim & Investasi: “..perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dalam proses evaluasi dan pembahasan. Pemerintah akan mengumumkan terkait perpanjangan itu pada besok, Sabtu (17/7).
Ini yang benar yang mana??
#2 Kontroversi Vaksin Berbayar
28 Juni
Rencana vaksinasi berbayar dalam program vaksinasi Covid-19 gotong royong dibahas dalam rapat kabinet terbatas.
11 Juli
Kimia Farma mengumumkan masyarakat bisa melakukan vaksinasi Covid-19 dengan cara berbayar di Kimia Farma per-12 Juli.
Disebutkan, vaksinasi Covid-19 berbayar tersebut seharga Rp321.660 per dosis dengan tarif pelayanan vaksinasi maksimal Rp117.910 per dosis.
16 Juli
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksinasi berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.
#3 Pelaksanaan PPKM Darurat
30 Juni 2021
“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga,Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).
30 Juni 2021
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Penunjukan tersebut diakui Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, (29/6/2021) malam.
Koordinatornya pak Airlangga atau pak Luhut?
Masih banyak lagi kebijakan / pernyataan yang membingungkan publik terkait Ketersediaan Kamar Perawatan pasien Covid, Ketersediaan Oksigen, Pemberlakuan PPKM tapi TKA China bebas melenggang, Perpres Miras, Pernyataan Benci Produk Asing dan masih banyak lagi lainnya.
Salah satu yang disoroti oleh Publik Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim ketika Jokowi Mempromosikan Bipang Ambawang (Babi Panggang) (8 Mei 2021).
Publik menduga adanya permasalahan dalam proses pengambilan keputusan di Pemerintah. Apakah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak punya kuasa lagi dalam mengendalikan keadaan? Ataukah ada kekuatan lain di belakang presiden yang lebih kuat?
Kebijakan dalam Pandemi ini sudah sangat menyulitkan rakyat. Apakah bijak jika rakyat masih harus dibuat bingung dengan kebijakan yang tambal sulam?
WA
