3 Juli 2022
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan
  • Login
Ruang Publik
Advertisement
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk
Kirim Publikasi
No Result
View All Result
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk
No Result
View All Result
Ruang Publik
No Result
View All Result
Home Ekonomi & Bisnis Kebijakan

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

W. Adhitya by W. Adhitya
Juli 19, 2021
in Kebijakan, Topik Utama
0 0
0
0
SHARES
121
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ruangpublik.com – Belakangan ini Publik dibuat bingung dengan banyaknya kebijakan dan pernyataan Pemerintah yang dianulir sendiri oleh Pemerintah. Ruangpublik sempat mencatat beberapa diantaranya.

 

#1 Perpanjangan PPKM Darurat

16 Juli 2021

Menko PMK: “Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/7/2021).

16 Juli 2021

Jubir Menko Maritim & Investasi: “..perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dalam proses evaluasi dan pembahasan. Pemerintah akan mengumumkan terkait perpanjangan itu pada besok, Sabtu (17/7).

Ini yang benar yang mana??

 

#2 Kontroversi Vaksin Berbayar

28 Juni

Rencana vaksinasi berbayar dalam program vaksinasi Covid-19 gotong royong dibahas dalam rapat kabinet terbatas.

11 Juli

Kimia Farma mengumumkan masyarakat bisa melakukan vaksinasi Covid-19 dengan cara berbayar di Kimia Farma per-12 Juli.

Disebutkan, vaksinasi Covid-19 berbayar tersebut seharga Rp321.660 per dosis dengan tarif pelayanan vaksinasi maksimal Rp117.910 per dosis.

16 Juli

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksinasi berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.

 

#3 Pelaksanaan PPKM Darurat

30 Juni 2021

“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga,Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

30 Juni 2021

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Penunjukan tersebut diakui Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, (29/6/2021) malam.

Koordinatornya pak Airlangga atau pak Luhut?

 

Masih banyak lagi kebijakan / pernyataan yang membingungkan publik terkait Ketersediaan Kamar Perawatan pasien Covid, Ketersediaan Oksigen, Pemberlakuan PPKM tapi TKA China bebas melenggang, Perpres Miras, Pernyataan Benci Produk Asing dan masih banyak lagi lainnya.

Salah satu yang disoroti oleh Publik Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim ketika Jokowi Mempromosikan Bipang Ambawang (Babi Panggang) (8 Mei 2021).

Publik menduga adanya permasalahan dalam proses pengambilan keputusan di Pemerintah. Apakah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak punya kuasa lagi dalam mengendalikan keadaan? Ataukah ada kekuatan lain di belakang presiden yang lebih kuat?

Kebijakan dalam Pandemi ini sudah sangat menyulitkan rakyat. Apakah bijak jika rakyat masih harus dibuat bingung dengan kebijakan yang tambal sulam?

 

WA

 

Previous Post

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

W. Adhitya

W. Adhitya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Hangat

  • Pro Kontra Vaksinasi COVID-19
  • Tragedi Sriwijaya Air SJ-182
  • Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo
catalogue.id catalogue.id
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Dr. Tifa Siap Dipecat Bahkan Ditodong Pistol, Menolak Vaksin selain Vaksin Merah Putih

Januari 17, 2021
Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo

Jembatan Bambu Senilai 200 juta di Ponorogo

Januari 5, 2021
Tanggapan Atas Dugaan Penyelewengan Proyek Jembatan Bambu Rp. 200 juta di Ponorogo

Tanggapan Atas Dugaan Penyelewengan Proyek Jembatan Bambu Rp. 200 juta di Ponorogo

Desember 22, 2020

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

1

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

0
Buruknya Pelayanan BPM-PTSP Palembang Sebagai Penyelenggara PTSP terbaik di Indonesia

Buruknya Pelayanan BPM-PTSP Palembang Sebagai Penyelenggara PTSP terbaik di Indonesia

0
Menteri Perhubungan Beri Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

Menteri Perhubungan Beri Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik

0

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Pujon Kidul, Desa di Malang yang Kini Beruntung

Maret 7, 2021

Recent News

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021

Dugaan Mal Praktek Demokrasi yang Merusak Keindahan Desa Pererenan Bali

Maret 22, 2021

Pujon Kidul, Desa di Malang yang Kini Beruntung

Maret 7, 2021
Ruang Publik | Media Publikasi & Interaksi Publik

Media publikasi & interaksi publik pertama di Indonesia. Ruangpublik netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Pemberitaan langsung melibatkan publik dan narasumber yang berkompeten.

Kontak Redaksi:
redaksi[at]ruangpublik.com

Follow Us

Kategori Publikasi

  • Aduan
  • Aparatur Negara
  • Bencana Alam
  • Desa & Perbatasan
  • Dugaan Korupsi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Inspiratif
  • Internasional
  • Isu Utama
  • Kebijakan
  • Kecelakaan Transportasi
  • Kelangkaan Barang
  • Kesehatan
  • Kesewenangan
  • Kesra
  • Keuangan & Pengelolaan Aset
  • Koperasi & UKM
  • Lingkungan
  • Opini
  • Ormas
  • Pajak & Perizinan
  • Pariwisata
  • Pelayanan Buruk
  • Pelayanan Umum
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Perhubungan
  • Perilaku Dagang
  • Pertanian
  • Politik
  • Potensi & Sumberdaya
  • Sosial Kemasyarakatan
  • Tanggapan
  • Topik Utama
  • Tragedi
  • Ulasan Produk

Terbaru

Seringnya Kebijakan Dianulir Sendiri oleh Pemerintah Membingungkan Rakyat

Juli 19, 2021

Bukan HOAX Ini Lho Alasan Ilmiah Orang Tidak Mau Divaksin

Juli 18, 2021
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan

© 2020 Ruangpublik - Powered by Konsultan Online.

No Result
View All Result
  • Home
  • Aduan
    • Bansos
    • Dugaan Korupsi
    • Hambatan Usaha
    • Kelangkaan Barang
    • Kesewenangan
    • Pelayanan Buruk
    • Perampasan Hak
  • Kesra
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Ketenagakerjaan
    • Bencana Alam
  • Ekonomi & Bisnis
    • Industri & Perdagangan
    • Investasi & Permodalan
    • Kebijakan
    • Keuangan & Pengelolaan Aset
    • Pendapatan Daerah
    • Koperasi & UKM
  • Pelayanan Umum
    • Kependudukan & Catatan Sipil
    • Komunikasi & Informasi
    • Pajak & Perizinan
    • Perhubungan
  • Pembangunan
  • Ulasan Produk

© 2020 Ruangpublik - Powered by Konsultan Online.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Menu Title
  • Tentang Kami
  • Kebijakan & Privasi
  • Kategori Publikasi
  • Iklan