Nasi Goreng adalah menu masakan yang sudah menjadi pilihan favorit masyarakat Indonesia. Mulai dari hotel berbintang, kaki lima hingga pedagang keliling menjual nasi goreng setiap harinya. Tiap daerah pun punya resep khas nasi goreng.
Tidak ketinggalan para politikus Indonesia pun memanfaatkan nasi goreng untuk berkomunikasi dan sarana pengajuan proposal politik. Tidak ada yang salah dengan nasi goreng. Memang ada dampak negatif nasi goreng apabila kita salah makan karena bahan yang tidak bersih, terlalu banyak “gurih”nya, porsi yang kebesaran akan membuat kegemukan. Pada akhirnya akan membawa penyakit dan kematian.
Publik mengapresiasi politik “nasi goreng” yang diinisiatif oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ketika menjamu bapak Prabowo Subianto untuk berdialog politik demi kepentingan bangsa. Mudah-mudahan kedekatan para tokoh ini dapat menginspirasi perdamaian bangsa kita.
Namun tidak semua kedekatan ini membawa rahmat dan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.
Kinerja BUMN Indonesia (*publik tahu kedekatan menterinya) belum mampu membuahkan prestasi yang membanggakan. Malah sebaliknya mempertontonkan cara kerja yang tidak profesional, seperti mengakali laporan keuangan, korupsi dan kolusi, operasional dan layanan yang amburadul. Dimanakah tanggung jawab puncak pimpinannya yang punya wewenang dalam membangun budaya kerja yang positif?
BUMN yang semestinya menjalankan perannya untuk melayani masyarakat dan membantu keuangan pemerintah dalam proses pembangunan, nyatanya masih jauh dari harapan.
Saatnya pak Jokowi tegas! dan membuktikan kepada publik bahwa “Nasi Goreng” tidak akan “meracuni” dan menjadi beban dalam periode ke dua pemerintahannya.
Tidak semua nasi goreng itu enak, pak! “Nasi Goreng” politik yang tidak bersih, terlalu “gurih” bumbunya dengan porsi yang besar hanya akan membawa penyakit kepada bangsa ini. Bangsa ini harus sehat! harus kuat! Dimulai dari Pemerintah dan para pemimpinnya.
Selamat menikmati nasi goreng…
WA
